Kasus korupsi pembangunan talud pencegah longsor di Desa Kali Belo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, terus bergulir. Terkini, seorang oknum koruptor yang menjadi terdakwa dalam kasus ini menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur. Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindakan melawan hukum tersebut.
Penyerahan uang ini dilakukan oleh CS, terdakwa dalam kasus korupsi proyek pembangunan talud penahan longsor yang terjadi pada tahun anggaran 2022. Pada hari Rabu, 22 Februari 2024, CS melalui kuasa hukumnya, menitipkan uang tunai sebesar Rp 668.425.000 kepada Kejaksaan Negeri Flores Timur. Uang tersebut diserahkan sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan oknum koruptor tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Dr. I Gede Putu Eka Saputra, S.H., M.H., membenarkan penyerahan dana tersebut dan menyatakan bahwa uang akan disimpan sebagai barang bukti yang akan diajukan di persidangan.
Proyek pembangunan talud penahan longsor ini sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam. Namun, dugaan korupsi yang terjadi telah mengakibatkan kerugian negara dan potensi bahaya bagi warga sekitar. Kejaksaan Negeri Flores Timur telah melakukan penyelidikan intensif sejak akhir tahun 2023, mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi terkait penyimpangan dalam proyek tersebut. Penyelidikan ini menyoroti bagaimana oknum koruptor dapat menyalahgunakan dana publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.
Penyerahan uang oleh oknum koruptor ini diharapkan menjadi preseden positif dan mendorong terdakwa lainnya untuk turut mengembalikan kerugian negara. Tindakan ini juga menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, sekaligus mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan. Proses hukum terhadap CS dan pihak-pihak lain yang terlibat masih terus berlanjut, dengan harapan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Kasus ini menjadi pengingat penting tentang bagaimana korupsi dapat merusak pembangunan dan membahayakan keselamatan publik, terutama pada proyek-proyek infrastruktur vital. Keberanian Kejaksaan dalam mengusut kasus dan kesadaran oknum koruptor untuk mengembalikan kerugian negara adalah langkah maju dalam menegakkan supremasi hukum dan membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik-praktik koruptif.