Migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri lain menjadi fenomena yang semakin menonjol di Indonesia: Kurikulum pembangunan. Fenomena ini merugikan sektor pertanian, karena menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di pedesaan, dan seringkali berujung pada masalah serius seperti penelantaran lahan pertanian dan penurunan produksi pangan. Ini adalah tantangan yang kompleks bagi ketahanan pangan nasional.
Penyebab migrasi tenaga kerja sangat beragam. Daya tarik gaji yang lebih tinggi di sektor industri atau jasa, kondisi kerja yang lebih nyaman, dan harapan akan masa depan yang lebih cerah di perkotaan menjadi faktor utama. Petani kecil seringkali merasa tidak dihargai dan melihat sedikit prospek ekonomi jika tetap bertahan di sektor pertanian.
Dampak dari migrasi tenaga kerja ini sangat terasa di pedesaan. Lahan pertanian banyak yang tidak tergarap karena minimnya SDM. Generasi muda enggan meneruskan profesi petani, sehingga sektor pertanian dihadapkan pada penuaan populasi petani. Ini menghambat pengembangan keterampilan baru dan adopsi teknologi modern di bidang pertanian.
Pemerintah berupaya untuk mengatasi migrasi tenaga kerja ini melalui berbagai kebijakan, seperti program regenerasi petani, peningkatan akses modal, dan penyuluhan pertanian yang lebih intensif. Namun, tantangannya besar karena perubahan struktural ekonomi dan preferensi generasi muda yang lebih tertarik pada pekerjaan di luar pertanian.
Salah satu solusi untuk menahan migrasi tenaga kerja adalah meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Ini bisa dilakukan melalui perlindungan petani dari praktik kartel dan mafia pangan, serta memastikan harga jual hasil panen yang adil. Jika pendapatan dan jaminan sosial petani meningkat, daya tarik sektor pertanian akan kembali meningkat.
Semangat gotong royong dari komunitas dan koperasi pertanian juga dapat menjadi benteng untuk menahan laju migrasi tenaga kerja. Dengan bekerja sama, petani dapat meningkatkan efisiensi, mengakses pasar yang lebih luas, dan menciptakan nilai tambah dari produk mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.
Masalah perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara sektor pertanian dan industri juga perlu ditinjau ulang. Kebijakan harus mendorong investasi di pedesaan, menciptakan lapangan kerja di luar sektor pertanian yang tetap mendukung komunitas agraris, dan memfasilitasi akses teknologi yang modern.
Pada akhirnya, migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian adalah tantangan serius yang mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan pedesaan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, sinergi antara berbagai pihak, dan peningkatan kesejahteraan petani kecil, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi pertanian Indonesia. Ini adalah fondasi penting untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.