Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, atau yang akrab disapa Mentan Amran, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan optimis mengenai swasembada pangan. Ia menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada beras dalam tiga bulan ke depan, sebuah target ambisius yang disambut baik namun juga skeptis oleh banyak pihak. Pengumuman ini didasarkan pada perkiraan produksi panen raya yang akan datang dan upaya intensifikasi pertanian yang telah dilakukan oleh kementeriannya.
Pernyataan Mentan Amran tersebut secara implisit membawa harapan besar bahwa Indonesia dapat segera menghentikan kebijakan impor beras. Penghentian impor akan menjadi kemenangan bagi petani lokal, karena dapat menstabilkan harga jual gabah di tingkat petani dan mengurangi tekanan pasar domestik. Selama ini, masuknya beras impor seringkali menjadi pemicu anjloknya harga komoditas pangan utama tersebut saat musim panen tiba.
Target swasembada ini didukung oleh berbagai program unggulan Kementerian Pertanian, termasuk pembangunan irigasi tersier, penyediaan benih unggul, dan distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran. Mentan Amran percaya bahwa kombinasi antara intervensi teknologi dan peningkatan luas tanam akan mampu menutup defisit produksi yang selama ini terjadi, bahkan saat menghadapi dampak perubahan iklim global.
Namun, target tiga bulan bukanlah hal yang mudah. Realisasi swasembada sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang sulit dikontrol, seperti cuaca ekstrem dan serangan hama. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa perkiraan panen seringkali meleset akibat dampak El Niño atau La Niña yang tak terduga, yang menyebabkan gagal panen di beberapa sentra produksi utama.
Oleh karena itu, keberhasilan klaim Mentan Amran ini akan diuji oleh data realisasi panen raya yang akan datang. Transparansi data panen, stok, dan serapan Bulog menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa klaim swasembada tersebut benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, dan bukan sekadar angka di atas kertas. Masyarakat dan stakeholders memerlukan data yang akurat.
Jika swasembada beras benar-benar tercapai, kebijakan berikutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Pemerintah wajib membangun cadangan pangan strategis (CPS) yang kuat untuk menghadapi musim paceklik atau bencana alam, sehingga tidak perlu lagi bergantung pada impor darurat yang mahal dan sering terlambat.
Selain beras, tantangan swasembada juga harus diarahkan pada komoditas pangan penting lainnya seperti jagung dan kedelai, yang selama ini juga masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Diversifikasi pangan dan dukungan produksi komoditas lain harus menjadi agenda prioritas kementerian di bawah pimpinan Amran Sulaiman.