Ketegangan di perbatasan laut antara Provinsi Papua Barat Daya dan Maluku Utara (Malut) mencapai titik didih, yang berpuncak pada insiden pembakaran rumah. Pemicu utamanya adalah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah di sekitar sebuah gugusan Konflik Pulau kecil. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat untuk mencegah eskalasi.
Sengketa perbatasan ini, yang dikenal sebagai Konflik Pulau, telah berlangsung lama tanpa solusi definitif yang memuaskan kedua belah pihak. Klaim tumpang tindih atas area laut dan daratan memicu pergesekan antarwarga. Pemerintah daerah dari kedua provinsi bersikeras mempertahankan klaim historis dan administratif mereka masing-masing.
Insiden pembakaran rumah yang baru-baru ini terjadi merupakan indikasi nyata bahwa Konflik Pulau ini telah bergeser dari ranah administratif ke konflik fisik antarwarga. Hal ini mengancam stabilitas keamanan regional dan menimbulkan korban material serta trauma psikologis yang mendalam bagi penduduk setempat.
Para tokoh adat dan masyarakat di perbatasan mendesak pemerintah agar segera mengirimkan tim mediasi independen. Tujuannya adalah merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengakhiri perselisihan Konflik Pulau ini. Mereka juga menyerukan agar aparat keamanan bertindak netral.
Upaya penyelesaian Konflik Pulau melalui jalur hukum dan negosiasi antardaerah dinilai berjalan terlalu lambat, yang akhirnya memicu frustrasi di kalangan masyarakat. Kejelasan batas wilayah merupakan isu krusial, terutama terkait pengelolaan sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian utama warga.
Pemerintah pusat diharapkan dapat menetapkan garis batas yang tegas dan diakui oleh kedua provinsi, berdasarkan data geospasial dan dokumen historis yang akurat. Keputusan ini sangat penting untuk meredam tensi dan mencegah terulangnya kekerasan yang disebabkan oleh Konflik Pulau perbatasan ini.
Selain penentuan batas, langkah pemulihan dan rekonsiliasi antarwarga juga harus segera dilakukan. Warga yang terdampak insiden pembakaran rumah memerlukan bantuan, dan dialog damai harus diinisiasi untuk memulihkan hubungan sosial yang retak akibat Konflik ini.
Mengabaikan sengketa Konflik ini hanya akan menciptakan bom waktu baru di Indonesia Timur. Stabilitas kawasan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menuntaskan sengketa ini secara cepat dan bijaksana, demi keadilan dan perdamaian abadi di perbatasan.