Sebuah kisah tragis dari Sumba menyoroti ironi hukum yang menyayat hati. Seorang perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan setelah melaporkan pelecehan seksual, justru menjadi korban pelecehan baru oleh oknum polisi. Kejadian ini mengguncang rasa keadilan dan mempertanyakan integritas aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi alarm keras bagi sistem peradilan di Indonesia.
Korban, yang seharusnya merasa aman di kantor polisi, malah mengalami trauma ganda. Insiden ini mencoreng nama baik institusi kepolisian yang sejatinya bertugas mengayomi masyarakat. Ironi hukum semacam ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi pelindung. Kejadian ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Kasus ini bermula saat korban melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Bukannya mendapatkan penanganan profesional dan empati, ia justru menghadapi oknum yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya posisi korban dalam mencari keadilan, terutama di daerah terpencil.
Respon cepat dan tindakan tegas terhadap oknum pelaku sangat diperlukan. Proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel tanpa pandang bulu. Hukuman yang setimpal harus diberikan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian.
Kejadian di Sumba ini bukan hanya tentang satu kasus, melainkan cerminan dari sistem yang mungkin masih rentan. Pendidikan dan pelatihan etika, serta pengawasan internal yang ketat, harus terus ditingkatkan di seluruh jajaran kepolisian. Jangan biarkan ironi hukum ini terus terulang dan merugikan korban.
Peran serta masyarakat dan organisasi peduli perempuan juga sangat vital dalam mengawal kasus ini. Tekanan publik dapat memastikan bahwa kasus tidak dibungkam dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Solidaritas adalah kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi.
Pemerintah dan DPR harus meninjau kembali mekanisme perlindungan bagi pelapor kasus pelecehan seksual. Perlu ada jaminan keamanan yang lebih ketat bagi korban, terutama saat berhadapan dengan aparat. Jangan sampai niat mencari keadilan berujung pada trauma baru yang lebih dalam.
Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana ironi hukum bisa terjadi di mana saja. Kita tidak bisa hanya diam dan menerima kenyataan bahwa pelapor kejahatan malah menjadi korban. Perjuangan untuk keadilan harus terus berlanjut hingga semua korban mendapatkan hak-haknya.