Lembaga advokasi lingkungan memberikan pendampingan hukum penuh kepada warga masyarakat adat Flores dalam mempertahankan wilayah kelola tradisi mereka. Langkah pendampingan ini dilakukan guna melawan klaim sepihak perusahaan swasta yang hendak mengalihfungsikan wilayah adat menjadi kawasan komersial. Tim hukum bersama tetua adat menyusun pemetaan partisipatif guna membuktikan batas-batas wilayah kelola ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perjuangan ini menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjaga kelestarian budaya dan kedaulatan ruang hidup warga.
Para advokat mendampingi tetua adat dalam mengajukan gugatan pembatalan izin konsesi perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim hukum memaparkan bukti sejarah, situs ritual keagamaan, serta pola pengelolaan tanah tradisional yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Hak konstitusional masyarakat adat atas wilayah kelola mereka wajib dihormati dan dilindungi oleh negara sesuai amanat undang-undang dasar. Penanganan kasus ini menarik perhatian luas dari aktivis kemanusiaan nasional karena menyangkut hak hidup dan identitas budaya lokal.
Selain aksi persidangan, tim pendamping juga menggelar dialog terbuka dengan kementerian terkait guna mendesak penerbitan pengakuan resmi wilayah adat. Pemerintah daerah didorong untuk segera menerbitkan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Flores. Edukasi hukum diberikan kepada generasi muda adat agar mereka mahir dalam mempertahankan wilayah kelola dari ancaman perampasan. Kehadiran masyarakat adat yang berdaya secara hukum menjadi kunci penting keberlanjutan pemeliharaan hutan dan tanah ulayat.
Pemerintah Daerah Flores merespons positif perjuangan ini dengan membekukan sementara seluruh izin aktivitas perusahaan swasta di lokasi sengketa. Pemda membentuk tim verifikasi independen untuk mengidentifikasi keberadaan wilayah kelola adat secara faktual dan ilmiah di lapangan. Keputusan ini disambut haru dan suka cita oleh seluruh warga adat yang telah berjuang bertahun-tahun mempertahankannya. Rasa keadilan mulai terwujud seiring dengan menguatnya komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat kecil.
Keberhasilan perjuangan advokasi ini menjadi kemenangan penting bagi kelestarian budaya dan keutuhan wilayah adat di Kepulauan Flores. Warga adat kini dapat mengelola tanah ulayat mereka dengan tenang sesuai dengan tradisi kearifan lokal yang ramah lingkungan. Tim hukum berkomitmen untuk terus mengawal proses penetapan peraturan daerah hingga disahkan secara resmi oleh lembaga legislatif. Perlindungan hak adat merupakan bagian terintegrasi dari penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.